PEKALONGAN-Pilkada kabupaten Pekalongan nampaknya tinggal hitungan hari saja,namun jadwal demi jadwal tahapan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Pekalongan baru menapaki beberapa langkah.
Lelang kertas suara maupun surat suara yang baru saja usai menandakan KPU sebagai "wasit"pilkada telah siap dengan uba rampe.
Beberapa pekan terakhir ini jalan-jalan protokol hingga jalan-jalan pedesaan ramai oleh mereka yang baru saja mengikuti rapat-rapat intern partai.
Pada saat ini dalam pantauan wartawan,PDI Perjuangan dipandang lebih getol dalam mensosialisasikan calon yang diusung yaitu Dra Hj Siti Qomariyah,MA sebagai calon bupati dan Riswadi sebagai calon wakil bupati.
Pada hari ini,Senin (7/3) adalah hari terakhir dari 19 kecamatan yang ada dikabupaten Pekalongan PDI Perjuangan mengakhiri sosialisasi dikecamatan Kandangserang.
Dalam hitungan kasar saja,PDI Perjuangan telah mengeluarkan dana sekitar ratusan juta untuk menyatukan kembali kader-kader yang ada dibawah.
Menurut salah satu pengamat politik yang ditemui wartawan,Jawa tengah adalah lumbungnya PDIP,maka calon yang didukung oleh partai berlambang kepala banteng moncong putih ini akan menemukan kesuksesannya.
Contohnya,Tegal,Brebes,Slawi,Pemalang,Batang,Kendal,Semarang,Rembang,Blora dan beberapa daerah lain terutama wilayah selatan Jawa Tengah.
"Untuk dikabupaten Pekalongan,kita bisa memprediksi hanya satu putaran dengan angka yang cukup telak,calon yang didukung oleh partai pimpinan Megawati ini akan mengungguli calon lain.Hal ini bisa terjadi ketika tidak ada penggembosan dari dalam ataupun money politik yang berlebihan,"paparnya.
Dia juga menyebutkan,lawan politik yang akan bertarung sengit adalah kubu Qomariyah dengan kubu Amat Antono sebab Antono mempunyai calon wakil bupati yang cukup memikat kaum pemilih pemula.
Sementara itu PNS kabupaten Pekalongan kelihatannya santai-santai saja dan masih terasa "bingung"mau mendukung kandidat calon bupati yang mana.
"PNS memang wajib netral karena sebagai abdi negara,namun mau tidak mau setelah pulang kerja PNS secara langsung atau tidak langsung akan terlibat praktis dengan politik yang ada.Pilkada bagi pejabat eselon 4 dan 3 justru peluang besar dalam meraih kursi promosi.Makanya tidak mengherankan bila calon bupati yang diusung ketika menang,maka PNS yang ikut berada didalamnya secara otomatis akan menikmati "kue" kekuasaan.Yang eselon 4 bisa promosi ke eselon 3,begitu juga yang eselon 3 bisa naik di eselon 2,bahkan ada pula dibeberapa kabupaten oknum pejabat eselon 2 yang terpaksa harus "dikandangkan"lantaran tidak ikut cawe-cawe,"paparnya.
Pilkada memang suatu pesta demokrasi yang dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat yang ada dibawah,apakah calon bupati dan wakil bupati punya modal atau hanya modal dengkul saja.
Hasil pantuan wartawan dilapangan,banyak menyebutkan apabila pemilih tidak "disangoni"oleh calon maka mereka enggan pergi ke TPS.
"Inilah pendidikan politik yang perlu disosialisasikan ke masyarakat bawah,uang bukan segalanya,biaya pilkada kabupaten Pekalongan menelan angka Rp 17 milyar.Politik idealis menurun tajam,sedang politik praktis meningkat tajam dari tahun ketahun,"tandas Pengamat Politik yang namanya enggan ditulis.(suparno gusno)
