KAJEN – Demokrasi harus terus kita kembangkan karena kalau membendung tiidak bisa. Namun kita harus memiliki sasaran dan arah yang jelas. Jangan sampai demokrasi hanya mengembangkan kelompok-kelompok yang tak pernah damai, tetapi demokrasi adalah sebuah ruang untuk saling menghormati satu sama lain, sadar perbedaan dan intinya adalah bhinneka tunggal ika yang merupakan salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian salah satu isi sambutan Bupati Pekalongan Dra. Hj. Siti Qomariyah, MA saat membuka kegiatan Pembinaan Sosial Politik bagi Elemen Masyarakat, Rabu (2/3) di aula lantai 1 Setda.
Dalam kita melakukan demokrasi, kata Qomariyah, bukan sekedar wadah kosong untuk berekspresi dan berpendapat, tetapi demokrasi adalah wadah yang menampung orang-orang yang berpendapat untuk mendapatkan sasaran juga. Sehingga demokrasi menjadi sebuah wahana atau sarana, bukan tujuan karena tujuan demokrasi adalah seperti yang tertuang dalam UUD 1945 sendiri yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia.
Kita dalam berpolitik orientasinya bukan kekuasaan, akan tetapi politik adalah bidang yang mengurus urusan hak dan kewajiban masyarakat, kita bukan hanya mengedepankan bagaimana masyarakat sadar akan haknya tetapi juga memahami dan melaksanakan kewajibannya. Bahkan Mendiknas RI pernah mengingatkan di tengah bangsa yang butuh banyak modal untuk maju hendaknya masyarakat diajak untuk bisa melaksanakan kewajiban yang lebih walaupun hak masih kurang. Bukan sebaliknya negara dituntut memberikan hak yang maksimal, padahal kewajiban ini belum bisa dilaksanakan dengan baik, termasuk yang terkait dengan kewajiban melaksanakan demokrasi secara bermutu.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menjelaskan bahwa tanggal 1 Mei 2011 nanti Kabupaten Pekalongan menggelar pesta demokrasi yaitu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati dengan menelan biaya yang cukup besar yaitu Rp 12 milyar untuk satu kali putaran dan Rp 17 milyar untuk dua kali putaran. “Tunjukkan tanggungjawab bahwa demokrasi ini milik rakyat dan untuk rakyat. “Saya sebagai aparat pemerintah mengajak segenap warga masyarakat Kabupaten Pekalongan yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan haknya agar angka partisipasi tinggi tanpa harus dibayar,” ungkap Qomariyah.
Orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan itu juga kembali menegaskan perihal kerusakan sarana jalan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, mestinya hal itu menjadi keprihatinan bersama karena yang rusak bukan hanya di Kabupaten Pekalongan akan tetapi melanda seluruh daerah di Indonesia. Jangan malah berpikir hal-hal yang sifatnya lebih memilih menyalahkan daripada mengambil tanggungjawab bersama. “Orang memberi tanda pada sarana jalan yang rusak itu hal yang baik, tetapi kalau niatnya memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah, hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak bertanggungjawab dan itu adalah kesalahan proses sosial yang kurang mendidik,” ungkapnya.
“Oleh karena itu mari kita dalam membangun daerah ini bukan yang penting mengkritik, tetapi sejauh mana kritik itu bertanggungjawab dan sejauhmana kemitraan itu bermakna bagi penguatan kualitas masyarakat, baik dalam bidang politik maupun sebagai warga negara,” imbuhnya dengan tegas.
Sementara itu Kepala Badan Kesabangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Drs. C. Agus Tusono, M.Si dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada seluruh peserta untuk dapat mensosialisaikan hasil kegiatan kepada masyarakat di Kabupaten Pekalongan. “Akhir-akhir ini terjadi benturan-benturan antar masyarakat, seperti yang terjadi Temanggung. Untuk itu kami berharap hal serupa tidak akan terjadi di Kabupaten Pekalongan. Dan untuk itulah kegiatan pembinaan sosial politik bagi semua elemen ini perlu diselenggarakan,” ungkapnya.
Sedangkan ketua panitia penyelenggara Dra. Sri Surami, M.Si yang notabene adalah Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menyampaikan tujuan kegiatan pembinaan tersebut, yaitu untuk mengidentifikasi strategi preventif dan strategi kuratif penguatan dan pelembagaan nilai-nilai politik, ideologi, wawasan kebangsaan dan kemasyarakatan guna mendukung implementasi demokrasi dan pembangunan.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kabupaten Pekalongan tersebut diikuti oleh elemen masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat dan tokoh agama, kelompok perempuan, PKK, pelajar dan Ormas/LSM dan dihadiri oleh perwakilan dari unsur Muspida dan beberapa kepala SKPD Kabupaten Pekalongan. (di2k)
